Sunrays

Blogger Template by ThemeLib.com

PKS Usul Menteri Anak di Kabinet Baru

Published by GROWTECH INDONESIA under on 4:52 AM
PKS Usul Menteri Anak di Kabinet Baru

PKS mengusulkan satu menteri baru bila SBY-Boediono resmi dinyatakan menang.

VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat tidak akan ada perubahan besar terkait jumlah menteri di kabinet berikutnya. Tapi, PKS mengusulkan satu menteri baru bila SBY-Boediono resmi dinyatakan menang.

"Kami pernah mengusulkan adanya Menteri Anak. Karena saat ini ada sekitar 80 juta anak Indonesia yang belum terakomodir," kata Presiden PKS, Tifatul Sembiring, dalam perbincangan dengan VIVAnews melalui telepon, Senin, 13 Juli 2009.

Tifatul beralasan, departemen-departemen yang kini sudah eksis belum mampu menampung permasalahan dunia anak. Dari mulai kasus narkoba, anak jalanan, hingga kekerasan, belum dapat ditangani oleh menteri yang sekarang sudah ada.

"Tenaga kerja kita ada sekitar 20 juta, tapi menterinya malah ada. Di Inggris saja ada kementerian anak," ujar politisi yang gencar disebut akan menjabat salah satu menteri di kabinet berikutnya ini.

Menurut Tifatul, kini tidak ada departemen yang fokus mengurus masalah anak. Departemen Sosial yang ada sekarang juga dinilai belum mampu mengatasi persoalan-persoalan di dunia anak-anak. "Depsos itu bekerja dan identik dengan bencana," kata dia.

SBY-Boediono Nomor Urut 2

Published by GROWTECH INDONESIA under on 9:10 AM
SBY-Boediono Nomor Urut 2
Pasangan Capres/Cawapres SBY-Boediono menujukkan nomor urut 2 untuk Pilpres mendatang, di kantor KPU hari Sabtu (30/5) pagi. (foto: anung/presidensby.info).
Pasangan Capres/Cawapres SBY-Boediono menujukkan nomor urut 2 untuk Pilpres mendatang, di kantor KPU hari Sabtu (30/5) pagi. (foto: anung/presidensby.info).
Jakarta: Pasangan Capres/Cawapres SBY - Boediono mendapat nomor urut 2 untuk Pemilihan Presiden bulan Juli mendatang. Penetapan nomor itu diperoleh dalam pengambilan nomor yang dilakukan ketiga pasangan Capres/Cawapres di KPU (Komisi Pemilihan Umum) hari Sabtu (30/5) pagi.

Pasangan SBY - Boediono yang diusung koalisi Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa, menghadiri acara Pengundian Nomor Urut Pasangan Capres/Cawapres pada Pilpres 2009, di Ruang Sidang Utama, Lantai 2, Kantor KPU.

Acara dimulai dengan Pembukaan Sidang Pleno Terbuka KPU tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Capres/Cawapres serta Penjelasan mengenai Tata Cara Pengundian Nomor Urut oleh Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary. Disusul dengan pembacaan SK KPU No. 295/KPPS/KPU 2009 tentang Penetapan Pasangan Capres/Cawapres oleh Samsul Bahri.

Sebelumnya, pasangan SBY-Boediono menghampiri pasangan JK-Wiranto, saling berjabat tangan dan menunjukkan
persahabatan beberapa waktu, pasangan Mega-Prabowo tiba di lokasi dan menghampiri pasangan SBY-Boediono untuk berjabat tangan bersahabat dan saling menghormati.

Tepat pada pukul 09.20 WIB, acara pengundian nomor urut Capres/Cawapres dimulai, dipandu dua orang anggota KPU, yaitu Samsul Bahri dan Andi Nurpati. Pengundian secara berurutan dimulai dari pasangan JK- Win, Mega-Pro dan SBY-Boediono.
Setelah semua pasangan mendapatkan nomor urut, Ketua KPU menetapkan nomor urut pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tersebut. Berdasarkan hasil undian, pasangan JK-Wiranto mendapatkan nomor 3, Mega-Prabowo nomor 1 dan pasangan SBY- Boediono mendapatkan nomor urut 2.

Setelah semua pasangan Capres dan Cawapres mendapatkan nomor urut, acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara SK KPU tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Capres/Cawapres pada Pilpres 2009, dan pembacaan SK Penetapan Nomor Urut oleh Sekretaris Jenderal KPU.

Kemudian, dilaksanakan Penyerahan SK KPU tentang Nomor Urut Pasangan Capres/Cawapres oleh Ketua KPU kepada pasangan Capres/Cawapres, dilanjutkan dengan foto bersama 3 pasangan Capres/Cawapres dengan Ketua KPU, dilanjutkan dengan pemberian selamat dari KPU. (mit)

DEVELOP ORGANIZATIONAL LEADERSHIP

Published by GROWTECH INDONESIA under on 6:31 AM
Leader tidak saja bertanggung jawab atas lingkungan tetapi juga atas proses-proses kerja yang menciptakan hasil secara produktif. Itu sebabnya kita perlu mengidentifikasi titik-titik dalam organisasi kita di mana manusia dan proses bertemu.
Kita harus dapat mengidentifikasi titik-titik temu antara departemen yang satu dengan departemen yang lain, pemasok dan pelanggan. Kuncinya adalah pemanfaatan waktu secara tepat guna. Kita akan menelaah sejumlah alat-alat Bantu dasar untuk pengelolaan waktu yang efektif.

Leader harus mampu mengimplementasikan slogan, “Get more done, better, faster with less.” Leader harus memperhatikan 3 faktor kunci setiap membuat planning, yaitu: time (waktu), cost (biaya) dan quality (kualitas). Apabila leader mampu menjaga ketiga faktor tersebut di dalam tataran aplikatif maka akan terjadi peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas.



Time




Cost Quality





“ Jagalah agar pikiran anda tetap terbuka terhadap perubahan-perubahan. Sambutlah perubahan. Cintailah perubahan. Satu-satunya cara untuk maju adalah dengan mempelajari dan mempelajari kembali pendapat dan ide-ide anda”


“ Waktu adalah sumber daya yang paling langka. Bila waktu tidak dikelola dengan baik maka tidak ada satupun yang dapat dikelola”

Hidayat: Koalisi PKS-Demokrat Mesti Dicontoh

Published by GROWTECH INDONESIA under on 9:50 PM
Hidayat: Koalisi PKS-Demokrat Mesti Dicontoh

“Karena koalisi ini tidak didasarkan pada bagi-bagi kekuasaan,"




VIVAnews – Anggota Dewan Syura Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, mengatakan koalisi antara PKS dan Partai Demokrat dalam bursa pemilihan presiden Juli 2009, patut diteladani.

“Karena koalisi ini tidak didasarkan pada bagi-bagi kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, tapi komitmen memperjuangkan nilai platform,” kata Hidayat kepada VIVAnews, Selasa 29 April 2009.

Rapat Musyawarah Majelis Syura PKS telah memutuskan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Koalisi itu mereka lakukan setelah mempertimbangkan aspirasi dari 33 majelis syura provinsi.

Hidayat mengatakan koalisi antara PKS dan Demokrat berlandaskan pada kesamaan platform yang berorientasi untuk menyamakan visi dan misi yang berpihak kepada rakyat.

Lebih lanjut, Hidayat mengingatkan kepada semua peserta pemilihan presiden untuk tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

“Jangan karena sibuk pencalonan presiden, koalisi, kemudian tugas masing-masing terbengkalai, negara terbengkalai, dan rakyat tidak diurus,” kata dia.

M. Anis Matta

Published by GROWTECH INDONESIA under , , on 12:50 AM

Sekjend PK-Sejahtera


M. Anis Matta lahlr di Bone, Sulawesi Selatan, 28 September 1968. Sejak kecil punya minat baca yang besar. Bahkan, liburan sekolah tidak diisi dengan kegiatan lain, kecuali membaca. Dari pagi hinggamalam.
Ustadz muda ini mengaku tidak pernah punya cita-cita muluk. Tapi, terobsesi punya perpustakaan besar. Dan, buku yang paling berpengaruh pada dirinya adalah Berpikir dan Berjiwa Besar.
Ia punya dua buku monumental. Biar Kuncupnya Mekar Menjadi Bunga yang diterbitkan Pustaka UMMI dan Risalah Pergerakan, terjemahan Risalah Ta'lim-nya Hasan AI-Banna. Selain, itu ada beberapa buku lagi yang ikut menyumbang perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Salah satunya buku yang Anda pegang ini.
Anis meraih gelar S1 di bidang syanat Islam dari LIPIA pada tahun 1992. Pada tahun 2001ikut pendidikan di LEMHANNAS. Kini aktif sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan dan Majelis Hikmah PP Muhammadiyah.
Anis Matta menikah dengan
Anaway Irianti Mansyur.
la punya 6 orang anak: 3 putra, 3 putri.

Profil Tifatul sembiring

Published by GROWTECH INDONESIA under on 7:24 PM

Profil Tifatul Sembiring

Tifatul Sembiring, Si Anak Panah Ke-3 PKS

PK-Sejahtera Online:

Dia salah seorang ‘anak panah’ (kader) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang siap diluncurkan ke mana saja oleh pemegang busur (Majelis Surya) selaku lembaga tinggi partai. Dia menjadi anak panah ketiga yang menerima estafet kepemimpinan PKS. Tifatul Sembiring dipercaya menjabat Ketua Umum DPP PKS menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan Hidayat Nur Wahid yang mengundurkan diri setelah terpilih menjadi Ketua MPR.

Tifatul yang sebelumnya menjabat Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah I (Sumatera) dipilih dan dilantik Majelis Surya menjadi Pjs Ketua Umum DPP PKS, Senin 11 Oktober 2004. Pria Batak Karo kelahiran Bukit Tinggi 28 September 1961, melanjutkan kepemimpinan PKS periode 2001-2005.

Kemudian dalam Musyawarah Majelis Syuro I Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berlangsung 26-29 Mei di Jakarta, Tifatul terpilih sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2005-2010.

Selain memilih Presiden Partai, Majelis Syuro juga memilih ketua lembaga- lembaga tinggi partai. KH Hilmi Aminuddin menjadi orang nomor satu di PKS sebagai Ketua Majelis Syuro, Surahman Hidayat dipilih sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat, Suharna Surapranata sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Tifatul Sembiring sebagai Presiden Partai, Muhammad Anis Matta sebagai Sekretaris Jenderal, dan Mahfudz Abdurrahman sebagai Bendahara Umum.

Dalam pidato pertamanya setelah terpilih secara definitif sebagai Presiden PKS, Tifatul mengatakan, proses suksesi kepemimpinan di PKS bisa memberikan contoh bagi pembelajaran politik tentang cara berdemokrasi yang damai. Selain itu, proses suksesi kepemimpinan sebagai peristiwa penting di PKS ternyata bisa dilakukan dalam biaya yang lebih murah dibandingkan dengan pelaksanaan suksesi partai politik pada umumnya.

"Di PKS selalu seru sorong- sorongannya, saling menyilakan maju dan tidak ada kampanye untuk maju memimpin apalagi memakai politik uang," kata Tifatul menjelaskan.

Jabatan, bagi Tifatul, merupakan amanah yang pada akhirnya nanti harus dipertanggungjawabkan di padang mashar. "Dengan diamanahkannya beban jabatan ini, saya sendiri mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun," ujarnya.

Tifatul yakin PKS ke depan akan kembali melakukan lompatan besar. Untuk itu butuh kerja keras semua kader partai. Meskipun, tak akan membuat target khusus, tetapi PKS akan berusaha membuat peningkatan perolehan suara.

***

Partai kader yang digandrungi anak muda pencinta hati dan moral bersih ini memberi teladan bahwa para kader partai tidak pantas merangkap jabatan di partai manakala telah dipercaya menjabat di lembaga kenegaraan dan pemerintah (publik).

Partai terbuka yang membawa misi moral dan dakwah dalam waktu singkat berhasil melesatkan “anak panah” pertama Nur Mahmudi menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun) di era Presiden Abdurrahman Wahid, dan “anak panah” kedua Nur Wahid terpilih menjadi Ketua MPR RI periode tahun 2004-2009.

PKS adalah partai yang mempunyai disiplin kuat membedakan mana hak-hak publik dan mana hak-hak partai. Konflik kepentingan dan perangkapan antara jabatan publik dan jabatan partai adalah tabu. Sikap itu pernah segera dibuktikan oleh Nur Mahmudi yang ketika ditunjuk menteri mundur sebagai Presiden PKS, demikian pula Nur Wahid usai terpilih 5 Oktober resmi mundur per 11 Oktober 2004. Untuk sementara Tifatul masih merupakan “anak panah” yang sedang disiapkan oleh sang pemegang “tali busur” untuk suatu ketika dilesatkan kemana saja sesuai kebutuhan partai dan demi kemaslahatan umat.

Dianggap berhasil
Kemunculan Tifatul menjadi pengganti Nur Wahid mengejutkan banyak pihak. Namun bagi Majelis Surya PKS mengetahui track record Tifatul, hal ini bukan mengejutkan. Dia kader yang berhasil menggelontorkan 380 kursi parlemen se-Sumatera ke pada Pemilu Legislatif 5 April 2004 menjadi milik PKS. Dia pula kader yang dipercaya tampil dalam lobi politik sebelum partai ini menjatuhkan pilihan mendukung pasangan SBY-MJK dalam Pilpres putaran kedua, setelah pada Pilpres pertama 5 Juli 2004 mendukung pasangan Amin Rais-Siswono Yudohusodo.

Sebagai Ketua DPP Wilayah Dakwah (Wilda) I Sumatera membawahi 10 propinsi di Pulau Sumatera, dengan mengusung 52.000 kader PKS se-Sumatera Tifatul Sembiring dianggap berhasil meraih total 380 kursi parlemen. Diantaranya, sebanyak 17 kursi di DPR RI Senayan, 57 kursi di DPRD I seluruh propinsi Sumatera, dan sisanya di DPRD II Kabupaten/Kotamadya seluruh Sumatera. Jumlah ini adalah sepertiga dari total 1.112 kursi parlemen di semua tingkatan yang berhasil diraih PKS di seluruh Indonesia.

Perihal lobi politiknya kepada pasangan SBY-MJK, Tifatul mengakui awalnya ia yang didampingi Sekjen PKS Anis Matta berhasil mengadakan komunikasi politik agar pada Pilpres pertama 5 Juli 2004 PKS ada di barisan SBY-MJK. Sayangnya, lobi itu belum bisa diterima segenap pimpinan partai. Sebab terbukti, berdasarkan mekanisme internal organisasi partai, di hari terakhir sebelum masa tenang PKS baru bisa memutuskan sikap politik untuk mendukung Amin Rais-Siswono Yudohusodo. Pasangan ini ternyata tak didukung efektif oleh rakyat kebanyakan sebab hanya menempati urutan keempat perolehan suara di bawah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri-KH Hasyim Muzadi, dan pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid.

Komunikasi politik kepada SBY-MJK kembali diteruskan Tifatul. Kali ini, menjelang Pilpres kedua 20 September 2004 yang hanya menyisakan dua pilihan pasangan ia disertai Irwan Prayitno. Hasil lobi lanjutan bisa diterima oleh Majelis Syuro dan pimpinan PKS. Sehingga jauh-jauh hari PKS sudah angkat bendera penuh mendukung pasangan SBY-MJK. Kendati sebagai “penumpang” terakhir kontrak politik yang dibuat Tifatul efektif menguntungkan sekali bagi kedua belah pihak. Dalam kontrak PKS memperoleh beberapa jatah kursi strategis di kabinet.

Pasangan SBY-MJK berhasil meraih suara terbanyak sebagai pemenang Pemilu. Sebagai the ruling party “anak-anak panah” PKS siap dilesatkan ke mana saja dan kapan saja. Salah satu bukti awalnya adalah Hidayat Nur Wahid. Atas restu dan dukungan SBY-MJK bersama Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Kebangsaan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan partai-partai lain yang tergabung dalam koalisi kerakyatan ditambah sejumlah anggota DPD, Hidayat Nur Wahid pada pemilihan 6 Oktober 2004 berhasil meraih kursi pimpinan MPR berbeda tipis dua suara saja dari Sutjipto dari Koalisi Kebangsaan.

Walau partai baru dalam waktu singkat PKS sudah tergolongkan ke dalam kelompok elit, atau sebagai the ruling party partai penguasa. Karena sebagai partai penguasa Tifatul berjanji dan menjamin tak akan melengserkan Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono di tengah jalan, seperti pernah dialami Gus Dur. Kendati “hanya” sebagai pimpinan sementara Tifatul pasti akan memberi banyak warna kepada partai dan peta perjalanan politik nasional, paling tidak hingga berlangsung Mukhtamar April 2005 untuk memilih pimpinan baru PKS yang definitif.

Politik sebagai ibadah
Tifatul Sembiring adalah ayah dari tujuh orang anak hasil pernikahannya dengan Sri Rahayu, wanita asal Karanganyar. Tifatul bersama Nur Mahmudi Ismail dan Hidayat Nur Wahid adalah tiga dari antara 50 orang pendiri Partai Keadilan (PK), partai yang menjadi cikal bakal PKS. PK pada Pemilu 1999 tidak lolos electoral threshold batas dua persen sehingga untuk bisa maju kembali pada Pemilu 2004 PK harus bermetamorfosa menjadi partai baru. Lahirlah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Tifatul mengaku menerima mandat memimpin PKS secara mendadak. Hanya tiga hari sebelum diserahterimakan, dilantik, dan diumumkan resmi ke masyarakat luas 11 Oktober, persisnya pada Jumat 8 Oktober 2004 malam hari. “Anak panah” Tifatul dilesatkan menjadi presiden partai oleh “tali busur” yang terdiri Majelis Pertimbangan Partai, Majelis Syura, Dewan Syariah Pusat, dan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid. “Saya dan istri saya baru tahu malam Sabtu. Keputusan itu sudah diambil dan dimandatkan kepada saya setelah shalat magrib,” kata Tifatul, kepada Azhar Azis dari Indo Pos.

Tifatul menanggapi pemberian mandat sebagai biasa-biasa saja sebab tidak ada yang istimewa dalam setiap proses peralihan kepemimpinan di PKS. Namun karena yang menerima mandat adalah dirinya sendiri maka disertai pula rasa takut. “Kalau di PKS, kita justru takut menerima jabatan. Karena itu, tidak ada kader yang mau melakukan kampanye positif untuk pencalonannya. Tetapi, kita seperti anak panah yang siap diluncurkan ke mana saja oleh sang pemegang tali busur, yaitu Majelis Syura dan lembaga tinggi partai,” jelas Tifatul.

Rasa takut muncul pada diri Tifatul sebab ia tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dirinya kaget saat mengetahui telah ditunjuk sebab sepanjang memegang jabatan sementara hingga enam bulan ke depan ia menjadi harus berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan dan kebijakan partai.

Di sisi lain ia merasakan biasa-biasa saja sebab demikianlah halnya iklim demokrasi di PKS. Tidak ada yang istimewa dalam setiap proses peralihan pimpinan PKS. Bahkan, istri dan anak-anaknya sudah maklum akan pola kerja PKS yang sedemikian tangkas. Sejak pertama kali aktif, saat masih bernama PK Tifatul sudah sering berada di luar rumah.


Sebagai Humas PK ia selalu harus berada disamping Sang Presiden Nur Mahmudi Ismail, diminta untuk mendampingi. Berada di luar rumah hingga 17 hari lamanya mudah dipahami alasannya oleh seluruh anggota keluarga, yang menganggap pekerjaan politik di PKS sebagai ibadah dan pengabdian kepada umat.

Tifatul beribadah dan mengabdi kepada umat melalui karir politik PKS berjalan secara mulus. Urusan kebutuhan keluarga sudah ditopang oleh kelancaran usaha penerbitan milik Tifatul. Dia adalah direktur merangkap penulis pada perusahaan penerbitan Asahuddin Press, Jakarta, miliknya.

Demikian pula istrinya, Sri Rahayu tergolong aktif menulis tentang kewanitaan. Dua buah bukunya, “Bila Muslimah Berpolitik” dan “Ketika Aku Mencintaimu”, sudah diterbitkan oleh Gema Insani Press. Tifatul pertamakali mengenal Sri Rahayu, istrinya, itu di arena dakwah kampus. Tifatul awalnya adalah aktivis dakwah kampus yang menebarkan syiar Islam. Di forum mulia itulah untuk pertama kali Tifatul, pria Batak Karo kelahiran Bukittinggi dipertemukan sekaligus berkenalan dengan gadis asal Karanganyar, Sri Rahayu.

Ketujuh putra-putri buah cinta pernikahan Tifatul-Sri Rahayu adalah si sulung Sabriana pelajar kelas 2 SMU, dan Fathan kelas 1 SMU. Selanjutnya adalah Ibrahim, Yusuf, Fatimah, Muhammad, dan si bungsu Abdurrahman yang masih berusia 2 tahun 8 bulan.

Sesibuk apapun perjalanan karir politik berupa ibadah dan dakwah, Tifatul selalu berusaha menyediakan waktu khusus kepada seluruh anggota keluarga. Rapat keluarga seringkali digelar untuk mendengarkan masukan dan kritikan dari anak-anak. Hasilnya, kendati sering berada di luar rumah keseluruhan anaknya tak merasa terasing atau teralienasi dari kegiatan Tifatul yang rajin berdakwah.

Tifatul adalah insinyur komputer lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STI&K) Jakarta, yang sejak tahun 1982 bekerja di PT PLN Pusat Pengaturan Beban Jawa, Bali, dan Madura. Tugasnya menggarap bidang telekomunikadi dan data processing. Tahun 1989 ia mengundurkan diri dari pekerjaan mapan itu hanya untuk berdakwah. Sejak aktif berdakwah di kampus jiwa mubaligh sudah tertanam dalam diri Tifatul.

Pekerjaan di PLN begitu menyita waktu Tifatul sehingga tidak sempat berinteraksi dengan sesama untuk berdakwah. Berangkat kerja jam enam pagi lalu pulang jam enam sore sudah dalam kondisi kelelahan. Interaksi dengan masyarakat sekitar menjadi minim sekali, padahal, dalam Islam sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memberikan manfaat kepada orang lain.

Sejak tahun 1990 aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) ini bergabung dengan Yayasan Pendidikan Nurul Fikri, serta dengan Korps Mubaligh Khairu Ummah, hingga sekarang. Tifatul juga menyempatkan diri berkunjung ke Pakistan selama enam bulan untuk mengasah wawasan berpikir politik di International Politic Center for Asian Studies Strategic Islamabad, Pakistan.

Tifatul terus saja merangkai jaringan dakwah kampus. Begitu tiba era multi partai, bersama Nur Mahmudi dan Nur Wahid ia berada bersama 50 kader pendiri Partai Keadilan (PK), di tahun 1998. Sejak itu resmilah Tifatul menggeluti politik praktis sebagai salah satu model ibadah dan dakwah yang baru. Awalnya ia menjabat Humas partai yang mengharuskannya selalu mendampingi Presiden Nur Mahmudi.

Menjelang Mukhtamar, Tifatul ditugaskan sebagai Wakil Sekjen PKS, dan pasca mukhtamar diangkat mendapat mandat sebagai Ketua DPP Wilayah Dakwah I Sumatera. Jabatan, mandat, dan amanah itu berhasil dipertanggungjawabkan Tifatul dengan menggelontorkan sepertiga total kursi palemen milik PKS berasal dari wilayah dakwah pimpinannya.

BIODATA

Nama:
Tifatul Sembiring
Lahir:
Bukittinggi, 28 September 1961
Istri:
Sri Rahayu
Anak:
1. Sabriana Sembiring
2. Fathan Sembiring
3. Ibrahim Sembiring
4. Yusuf Sembiring
5. Fatimah Sembiring
6. Muhammad Sembiring
7. Abdurrahman Sembiring

Pengalaman Organisasi:
 Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS),periode 2005-2010
 Pejabat Sementara Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Oktober 2004-April 2005
 Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah I Sumatera
 Humas Partai Keadilan
 Pendiri PartaiKeadlan (PK)
 Aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII)
 Aktivis Yayasan Pendidikan Nurul Fikri, 1990
 Aktivis Korps Mubaligh Khairu Ummah

Pekerjaan:
 Direktur Asaduddin Press, Jakarta
 PT PLN Pusat Pengaturan Beban Jwa, Bali, Madura 1982-1989

Pendidikan:
 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STI&K) Jakarta
 International Politic Center for Asian Studies Strategic Islamabad, Pakistan

Alamat Rumah:
Kompleks Pondok Mandala II Blok N-1, Cimanggis, Depok, Jawa Barat

Alamat Kantor:
Kantor Pusat DPP Partai Keadilan Sejahtera
Gedung Dakwah Keadilan
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 98 D-E-F
Jakarta Selatan, Indonesia
Telp +62-21-7995425
Fax +62-21-7995433

Profil IRWAN PRAYITNO

Published by GROWTECH INDONESIA under on 6:04 AM


KOMITMEN SEORANG PENDIDIK DARI SENAYAN

Nama:
DR. H. Irwan Prayitno, Psi, MSc

Tgl Lahir:
20/12/1963

Suku Bangsa:
Sumatra

Agama:
Islam


?Selama masyarakat belum berpendidikan, maka pencapaian masyarakat madani itu cuma sekedar mimpi,? kata Dr Irwan Prayitno, MSc, Ketua Komisi X DPR yang membidangi masalah pendidikan, dalam satu kesempatan.
Alumnus S2 dan S3 dari Universiti Putra Malaysia itu, mempunyai obsesi besar bahwa pendidikan merupakan ujung tombak bagi bangsa ini dalam mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa lain. Masyarakat yang terdidik merupakan prasyarat bagi tercapainya masyarakat madani yang beradab serta tegaknya norma-norma.
Karenanya sebagai salah seorang wakil rakyat, Irwan sangat berharap perjuangannya di lembaga legislatif bisa mempercepat pencapaian masyarakat madani dan berperadaban itu melalui terbitnya kebijakan-kebijakan secara nasional yang mendukung ke arah itu.
Memang jika berbicara tentang Irwan Prayitno, maka artinya pula tidak lepas dari latar belakang profesi dan cita-citanya sebagai seorang guru sekaligus pendakwah. Ia pernah menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi, seperti Dosen Psikologi Industri, AKABAH Bukit Tinggi (1991-1994), Dosen Luar Biasa (Kuliah Psikologi Industri) FMIPA, Universitas Andalas, Padang (1991-1995), dan juga Dosen Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Kendati berdarah Minang, Irwan sangat paham dengan filosofi guru dalam pepatah Jawa bahwa guru adalah sosok yang di-gugu omongane lan ditiru kelakoane (dipercaya ucapannya dan dicontoh tindakannya). Baginya, menyandang profesi guru berarti harus menjaga citra, wibawa, keteladanan, integritas, dan kredibilitasnya. Ia tidak hanya mengajar di depan kelas, tapi juga mendidik, membimbing, menuntun, dan membentuk karakter moral yang baik bagi siswa-siswanya.
Kiprahnya di DPR sangat mewarnai hadirnya guru-guru di Indonesia dengan kualitas yang bisa diandalkan dan mampu melahirkan nilai-nilai unggul dalam praktik dunia pendidikan.
Tidak hanya itu, ia selalu mengangankan agar terlahir sosok-sosok manusia yang memiliki karakter beriman, amanah, profesional, antusias dan bermotivasi tinggi, bertanggung jawab, kreatif, disiplin, peduli, pembelajar sepanjang hayat, visioner dan berwawasan, menjadi teladan, memotivasi (motivating), mengilhami (inspiring), memberdayakan (empowering), membudayakan (culture-forming), produktif (efektif dan efisien), responsif dan aspiratif, antisipatif dan inovatif, demokratis, berkeadilan, dan inklusif.
Namun antara harapan dengan kenyataan, seringkali sulit bertemu dan hal itu juga membuat ayah 10 orang anak itu terpaksa berkompromi dengan realitas. Semisal ketika pemerintah berencana melaksanakan Ujian Nasional (UN) yang kemudian memicu pro dan kontra. ?Pakar-pakar pendidikan itu yang sama-sama profesor pendidikan, ada yang mendukung UN dan ada yang menolak UN dan keduanya punya rujukan yang mungkin sama-sama benar. Tapi tidak bisa ketemu,? kata mantan calon Gubernur Sumatra Barat ini.
Demi mengatasi kebuntuan, sebagai pimpinan Komisi X yang membidangi masalah itu, Irwan dihadapkan pada posisi harus memilih dan akhirnya diputuskan dengan melihat kecenderungan mana yang paling mungkin. Dan yang paling memungkinkan adalah UN dilaksanakan.Menurutnya, UN itu lebih kepada perbedaan pemahaman dan cara berpikir yang tidak mungkin untuk bisa disamakan
?Itulah politik. Jadi tidak bisa mana yang benar dan mana yang salah karena realitas politiknya itu beragam. Tidak mungkin di kanan atau kiri terus, kita musti maju. Dan itu harus, karena kita menginginkan penyelesaian,? ujar Irwan bijak. Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), partai yang membawa Irwan ke Senayan, termasuk salah satu fraksi yang menolak UN.
Membela aspirasi dengan menolak UN misalnya, perlu rasionalitas berdasarkan beberapa logika. Misalnya, menolak karena ada penyimpangan, menolak karena ada sesuatu.
?Nah, Ketika penolakan itu disampaikan kepada pemerintah dan pemerintah berjanji akan memperbaiki dan mengatasi dengan kebijakan, pengawasan ketat dan sebagainya, maka kita perlu memberikan kesempatan kepada pemerintah melakukan perbaikan. Kita tidak bisa terus menolak, tidak mungkin. Maka kita akan pertimbangkan dengan persyaratan,?kata Irwan mengemukakan alasan kenapa F-PKS akhirnya menerima UN
Saat awal duduk di kursi DPR RI, bagi pria kelahiran 20 Desember 1963 itu juga cukup mengagetkan. Pasalnya, fraksi reformasi (Gabungan Partai Amanat Nasional/PAN dan PK) kemudian mengamanatkannya menjadi Ketua Komisi VIII (bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, LIPI, danBATAN). Walaupun sejak semula ia tidak begitu paham mengenai politik praktis, kecuali tentang dunia dakwah di kampus-kampus, Irwan akhirnya mampu menjalankan amanat itu dengan baik hingga selesai masa jabatannya di tahun 2004.
Pada pemilu 2004, Irwan kembali mencalonkan diri dan konstituennya masih mempercayainya dan mengamanatkan masa jabatan kedua sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009.
Sepanjang kiprahnya di Senayan, Irwan merasa puas dan senang apabila bisa memenuhi asirasi masyarakat yang diwakilinya. Namun ketika dia mendapat amanat rakyat dan tidak mampu memenuhinya, maka hal tersebut dirasakan sangat mengganggunya.
?Kalau kita sudah berjanji tapi tidak terpenuhi, itu bisa membuat kita ngumpet dan jadi beban yang berat,? ujar mantan aktifis HMI ini.
Sebagai anggota legislatif, ia memang tidak mempunyai kuasa menjalankan program-program pemerintahan yang langsung menyentuh nasib rakyat. Hal maksimal yang bisa dilakukan hanyalah menyampaikan aspirasi masyarakat ke eksekutif dan merekalah yang menjalankannya. Jika eksekutif melaksanakan amanat legislatif sesuai dengan yang diharapkan konstituen, maka kerja wakil rakyat itu baru bisa dibilang selesai.
Kendati tidak selalu nyaman, berbagai tugas dan kewajibannya selaku politisi itu dirasakan Irwan lebih sebagai satu kenikmatan tersendiri. ?Politisi memang tidak selalu nyaman. Kita acapkali berbeda pendapat dengan berbagai pihak, kita mesti berdebat, kita mesti melakukan sesuatu pembelaan, rasionalisasi, hubungan ke masyarakat yang mendalam untuk memahami berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat. Nah, itu semua merupakan perjuangan,? kata pria berkaca mata itu
Bagi Irwan, tantangan itu ada kenikmatan tersendiri. Sebagai politisi, selama 24 jam non stop harus kuat mentalnya, mesti teguh dan juga handal. Termasuk ketika menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya dan kemudian menyampaikan kembali pesan kepada masyarakat. Padahal menghadapi masyarakat juga tidak mudah karena bergaul dengan berbagai lapisan masyarakat merupakan suatu dinamika tersendiri.
Pria yang dikenal amat santun ini memang tidak pernah memilah-milah aspirasi mana yang harus diperjuangkan. ?Aspirasi dari dari kelompok mana pun, partai mana pun, itu sesuatu yang bagus dan sesuatu yang rasional dan harus diperjuangkan,? tegas politisi yang rajin mengunjungi konstituennya paling tidak sebulan sekali selama 3 hari.
Menyalurkan aspirasi itu merupakan tanggung jawab seorang politisi. Di situlah penilaian masyarakat tentang bagus atau tidak seseorang politisi. Kalau dia tidak bisa menyalutkan aspirasi, untuk apa menjadi wakil rakyat. (tim)
 

ThemeLib

Recent Posts

Recent Comments